Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir

0
210

Presiden Susilo harus mengambil tindakan yang tegas untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab dibawa ke muka hukum, ujar 90 badan bukan kerajaan di rantau ini.

Munir Said Thalib

(English translation below)

Sembilan tahun setelah pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan yang konkrit dan tegas untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab – termasuk mereka yang ada di tingkatan tertinggi – dibawa ke muka hukum, dan semua pembela HAM dilindungi secara lebih baik.

Presiden Yudhoyono, yang secara langsung mengatakan bahwa kasus Munir merupakan “test of our history (ujian bagi sejarah kita)” hanya memiliki waktu setahun jabatannya lagi, untuk memastikan hadirnya keadilan dan reparasi yang penuh. Kegagalan Presiden untuk melakukannya sejauh ini, di masa perlindungan para pembela HAM di seluruh negeri ini masih secara serius di bawah ancaman, mengundang pertanyaan serius akan warisannya nanti.

Salah satu pejuang hak asasi manusia Indonesia yang paling terkenal, Munir mengangkat kasus belasan aktivis yang menjadi korban penghilangan paksa. Ia juga menjadi salah satu pendiri dua organisasi HAM, membantu mengungkap bukti-bukti pertanggungjawaban militer atas pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor-Leste (dulunya Timor-Timur), dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah untuk membawa pejabat tingkat tinggi ke muka hukum. Pada September 1999, ia ditunjuk menjadi anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) di Timor-Timur.

Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Sebuah otopsi yang dilakukan pihak berwenang Belanda menunjukkan bahwa ia telah diracun dengan arsenic. Munir selalu dalam keadaan bahaya sebagai akibat dari kerja-kerja hak asasi manusianya. Pada 2002 dan 2003, kantornya diserang, dan pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di luar rumahnya di Bekasi, Jawa Barat.

Meskipun tiga orang telah divonis atas keterlibatan mereka dalam kematian Munir, ada tuduhan yang kredibel bahwa mereka di tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas kematiannya belum dibawa ke muka hukum. Lebih lanjut, Presiden Yudhoyono belum mempublikasikan laporan di tahun 2005 tentang pembunuhan Munir yang dibuat oleh tim pencari fakta independen, meskipun hal ini direkomendasikan dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan tim ini.

Minimnya akuntabilitas penuh yang terus berlangsung atas pembunuhan Munir merupakan penanda yang menakutkan bagi para pembela HAM di Indonesia akan bahaya yang mereka hadapi dan merupakan pengabaian sama sekali pihak berwenang Indonesia terhadap kerja-kerja penting mereka.

Kami, organisasi-organisasi masyarakat sipil internasional, regional dan lokal dari Kamboja, Perancis, Jerman, Indonesia, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Thailand, Timor-Leste, Filipina, Singapura dan Inggris yang menandatangani di bawah ini, karenanya mendesak Presiden Indonesia untuk memastikan bahwa langkah-langkah berikut ini diambil sebagai prioritas:

  • Mempublikasikan laporan di tahun 2005 dari Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir sebagai langkah kunci menghadirkan kebenaran;
  • Menginisiasikan sebuah investigasi yang independen dan baru oleh kepolisian atas pembunuhan Munir untuk memastikan bahwa semua pelaku, di semua tingkatan, dibawa ke muka hukum sesuai dengan standar-standar HAM internasional;
  • Mengevaluasi proses pemidanaan lampau atas kasus Munir oleh Kejaksaan Agung, termasuk dugaan pelanggaran standar-standar HAM internasional; secara khusus, menginvestigasi laporan-laporan tentang intimidasi para saksi dan membawa mereka yang diduga melakukannya ke muka hukum;
  • Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap semua pembela HAM diinvestigasi secara cepat, efektif, dan imparsial, dan mereka yang bertanggung jawab dibawa kemuka hukum lewat peradilan yang adil; dan
  • Mengesahkan undang-undang khusus yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pembela HAM.
READ MORE:  Spurn efforts to stoke racial, religious hatred, UN rights chief urges Malaysia

English version

Indonesia: Failure to deliver full justice for the killing of human rights defender Munir

Nine years after the killing of human rights defender Munir Said Thalib, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono must take decisive and concrete action to ensure those responsible – including those at the highest levels – are brought to justice, and that all defenders of human rights are better protected.

President Yudhoyono, who has himself described Munir’s case as a “test of our history” has just one year of his presidency remaining, in which to ensure full justice and reparations are delivered. The President’s failure so far to do so, at a time the protection of human rights defenders across the country remains seriously under threat, raises serious questions about his legacy.

One of Indonesia’s most prominent human rights campaigners, Munir took up the cause of dozens of activists who had been subjected to enforced disappearance. He co-founded two human rights organizations, helped to uncover evidence of military responsibility for human rights violations in Aceh, Papua and Timor-Leste (formerly East Timor), and made recommendations to the government on bringing high-ranking officials to justice. In September 1999, he was appointed to the Commission of Inquiry into Human Rights Violations in East Timor (KPP-HAM).

On 7 September 2004, Munir was found dead on a flight from Jakarta to the Netherlands. An autopsy carried out by the Dutch authorities showed that he had been poisoned with arsenic.

Munir had been in constant danger as a result of his human rights work. In 2002 and 2003, his office was attacked, and in August 2003, a bomb exploded outside his home in Bekasi, West Java.

Although three people have now been convicted for their involvement in Munir’s death, there are credible allegations that those responsible for his death at the highest levels have not been brought to justice. Further, President Yudhoyono has still not published a 2005 report into Munir’s killing by an independent fact-finding team, despite such a recommendation in his decree on its establishment.

READ MORE:  Aliran launches 'Save our Democracy' online petition

The continuing lack of full accountability for Munir’s killing is a chilling reminder to human rights defenders in Indonesia of the dangers they face and the utter disregard Indonesian authorities have for their crucial work.

We, the undersigned international, regional and local civil society organizations from Cambodia, France, Germany, Indonesia, Malaysia, the Netherlands, New Zealand, Thailand, Timor-Leste, Philippines, Singapore and the United Kingdom therefore urge the President of Indonesia to ensure that the following steps are taken as a matter of priority:

  • Publication of the 2005 report of the fact-finding team into Munir’s killing as a key step towards establishing the truth;
  • A new, independent investigation is initiated by the police into the murder of Munir to ensure that all perpetrators, at all levels, are brought to justice in accordance with international human rights standards;
  • A review of past criminal proceedings is conducted by the Attorney General into Munir’s killing, including alleged violations of international human rights standards; in particular, investigate reports of witness intimidation and bring those suspected of committing them to justice;
  • Effective steps are taken to ensure that human rights violations committed against all human rights defenders are promptly, effectively and impartially investigated and that those responsible are brought to justice in fair trials; and
  • The passage of specific legislation aimed at providing better legal protection for human rights defenders.

7 September 2013

This joint statement is endorsed by:

  1. ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), France
  2. Aceh Online, Indonesia
  3. Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma)
  4. Amnesty International
  5. Article 19
  6. Arus Pelangi, Indonesia
  7. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) Indonesia
  8. Asia Indigenous Peoples Pact
  9. Asia Monitor Resource Centre, Hong Kong
  10. Asian Human Rights Commission (AHRC)
  11. Asian Muslim Action Network, Indonesia
  12. Asia Pacific Human Rights Coalition, New Zealand
  13. Asosiasi LBH APIK, Indonesia
  14. Badan Advokasi Rakyat (BARA) Persatuan Indonesia (Perindo)
  15. Cambodian Center for Human Rights(CCHR), Cambodia
  16. Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
  17. Cambodian League for the Promotion & Defense of Human Rights (LICADHO)
  18. Center for Human Rights Law Studies (HRLS) Faculty of Law, Airlangga University, Indonesia
  19. Centre for Human Rights Studies University of Surabaya, Indonesia
  20. Center for Human Rights Studies of Islamic University of Indonesia
  21. Children’s Human Rights Foundation (Yayasan Pemantau Hak Anak/YPHA), Indonesia
  22. Community Legal Education Center (CLEC), Cambodia
  23. Cross Cultural Foundation, Thailand
  24. Dignity International
  25. FORUM-ASIA (Asian Forum for Human Rights and Development)
  26. Foundation Pro Papua, the Netherlands
  27. GANDA Filipinas, Phillipines
  28. Housing Rights Task Force (HRTF), Cambodia
  29. Human Rights Ambassador for Salem-News.com, UK
  30. Human Rights Foundation of Aotearoa New Zealand, New Zealand
  31. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia
  32. IMBAS, Germany
  33. IMPARSIAL, The Indonesian Human Rights Monitor
  34. Indonesia for Humans, Indonesia
  35. Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA)
  36. Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI)
  37. Indonesian Planned Parenthood Association (PKBI), Indonesia
  38. Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), Indonesia
  39. Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta), Indonesia
  40. Judicial Support Monitoring Programme (JSMP), Timor-Leste
  41. Justice for Peace Foundation, Thailand
  42. Kalyanamitra Foundation, Indonesia
  43. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Indonesian Women’s Coalition for Justice and Democracy)
  44. KontraS (Commission for The Disappeared and Victims of Violence), Indonesia
  45. LBH Masyarakat (The Community Legal Aid Institute), Indonesia
  46. LIPS (Sedane Labour Resource Centre/Lembaga Informasi Perburuhan Sedane) ,Indonesia
  47. LRC-KJHAM (Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights), Indonesia
  48. MADPET(Malaysians Against Death Penalty and Torture)
  49. Mauerpark Institut, Germany
  50. Mindanao Migrants Center for Empowering Actions, Inc. (MMCEAI), Philippines
  51. Observatory for the Protection of Human Rights Defender (a joint programme of International Federation for Human Rights/FIDH and World Organization Against Torture/OMCT)
  52. Our Voice, Indonesia
  53. Pax Christi, New Zealand
  54. Pax Romana-ICMICA
  55. Peace Women Across the Globe Indonesia, Indonesia
  56. Peoples’ Empowerment Foundation (PEF), Thailand
  57. Pergerakan Indonesia
  58. Persatuan Aliran Kesedaran Negara (Aliran), Malaysia
  59. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
  60. Philippine Human Rights Information Center (PHILRIGHTS), Philippines
  61. Philippines Migrant Centre, New Zealand
  62. Protection International
  63. Reclasseering Indonesia
  64. Rumpun Tjoet Nyak Dien, Indonesia
  65. Sarawak Dayak Iban Association, (SADIA), Borneo, Malaysia
  66. SCN – CREST, Indonesia
  67. Sehjira Deaf Foundation, Indonesia
  68. Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity for Human Rights), Indonesia
  69. South East Asian Committee for Advocacy (SEACA)
  70. Sawit Watch, Indonesia
  71. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman,SEJUK (Journalist Association for Pluralism and Diversity), Indonesia
  72. Setara Institute, Indonesia
  73. Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity for Human Rights). Indonesia
  74. Solidarity for Asian Peoples’ Advocacy (SAPA) Working Group on ASEAN
  75. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia
  76. TAPOL, United Kingdom
  77. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP), Philippines
  78. Tafena Tabua Society, Kupang, Indonesia
  79. Thai Volunteer Service Foundation (TVS), Thailand
  80. Terre des hommes Germany in Southeast Asia.
  81. The Initiatives for International Dialog (IID)
  82. The Asia-Pacific Solidarity Coalition (APSOC)
  83. Think Centre, Singapore
  84. Watch Indonesia!, Germany
  85. Women Corp of Indonesian Moslem Student Movement (KOPRI PB PMII)
  86. Yayasan Mandiri Kreatif Indonesia (Yamakindo), Indonesia
  87. Yayasan Transformasi Lepra Indonesia (YTLI), Indonesia
  88. Yayasan LINTAS NUSA Batam, Indonesia
  89. Youth for Peace Cambodia
  90. Youth Resource Development Program, YRDP-Cambodia
Sign Aliran's 'Save our Democracy" petition
Sign Aliran's petition calling for a review of the decision to grant Riza Aziz a DNAA
Thanks for dropping by! The views expressed in Aliran's media statements and the NGO statements we have endorsed reflect Aliran's official stand. Views and opinions expressed in other pieces published here do not necessarily reflect Aliran's official position.

Our voluntary writers work hard to keep these articles free for all to read. But we do need funds to support our struggle for Justice, Freedom and Solidarity. To maintain our editorial independence, we do not carry any advertisements; nor do we accept funding from dubious sources. If everyone reading this was to make a donation, our fundraising target for the year would be achieved within a week. So please consider making a donation to Persatuan Aliran Kesedaran Negara, CIMB Bank account number 8004240948.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments